• Jajaran Kementerian Keuangan RI Minta Prabowo Setop Cemarkan Nama Baik

    Jajaran Kementerian Keuangan RI Minta Prabowo Setop Cemarkan Nama Baik

    Beritahati.com, Jakarta - Kepala Informasi dan Humas Kementerian keuangan RI, Nufransa Wira Sakti menuliskan via akun facebook miliknya, bahwa dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 ini, rakyat membutuhkan kontestasi program yang kredibel, bukan propaganda untuk menciptakan ketakutan dan penyesatan.

    "Itu tugas kenegarawanan para elite serta bagi mereka yang mencalonkan diri menjadi pemimpin bangsa, yang bertanggung jawab membawa negara dan bangsa Indonesia menjadi negara maju, adil dan makmur, adil dan dihormati, serta disegani dunia," tulis Nufransa, Minggu (27/1/2019).

    Kenapa tiba-tiba Nufransa menulis demikian? Ternyata ini sebagai reaksi atas pernyataan calon presiden (capres) 02, Prabowo Subianto, yang melontarkan ujaran kebencian yang bisa berujung pencemaran nama baik, bahwa sebutan Menteri Keuangan RI sebaiknya diganti menjadi 'Menteri Pencetak Utang'.

    Sontak apa yang disampaikan Prabowo menyulut simpati, empati, dari seluruh jajaran Kementerian keuangan RI terhadap pimpinan mereka, Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati, sekaligus menyulut rasa tidak suka yang semakin dalam terhadap kata-kata tak bermakna yang kerap keluar dari mulut Prabowo Subianto selama ini.

    Menurut Nufransa, utang sudah ada sejak tahun 1946, dimana pemerintah sudah mengeluarkan surat utang negara yang disebut Pinjaman Nasional. Dari masa ke masa, setiap pemerintahan akan menggunakan APBN untuk menyejahterakan rakyat dan menjalankan program pembangunan.

    "Kami jajaran di Kementerian Keuangan ini BUKAN Kementerian Pencetak Utang! Kami adalah generasi milenial yang bekerja dan bertanggung jawab secara profesional dan selalu menjaga integritas," tegas Nufransa melanjutkan.

    Dirinya lanjut menuturkan, seluruh jajaran Kementerian Keuangan RI bangga menjalankan tugas negara menjaga dan mengelola APBN dan Keuangan Negara, mulai dari penerimaan, belanja, transfer ke daerah dan pembiayaan termasuk utang, untuk membangun Indonesia menjadi negara yang bermartabat.

    "Jangan hina dan cederai profesi kami," tandas Nufransa.

    Sebelumnya, dituliskan pula oleh Nufransa, bahwa Kementerian Keuangan adalah sebuah institusi negara yang penamaan, tugas dan fungsinya diatur oleh Undang-Undang. Siapapun tidak sepantasnya melakukan penghinaan atau mengolok-olok nama sebuah institusi negara yang dilindungi oleh Undang-Undang, apalagi, menurut Nufransa, dilakukan oleh seseorang yang masih dalam kapasitas calon presiden.

    Pengelolaan utang diatur dalam undang-undang dan pengajuannya harus melalui persetujuan DPR, dibahas secara mendalam, dan teliti. Utang adalah bagian dari pembiayaan yang merupakan bagian dari kebijakan fiskal (APBN). Kebijakan fiskal dan APBN adalah alat untuk menjaga perekonomian dan alat untuk memakmurkan rakyat dan mencapai tujuan bernegara.

    APBN dituangkan dalam UU yang merupakan produk bersama antara pemerintah dan semua partai yang berada di DPR. Pelaksanaan UU APBN dilaporkan secara transparan dan diaudit oleh lembaga independen BPK dan dibahas dengan DPR. Semua urusan negara ini diatur oleh Undang-Undang.

    Pengelolaan dan kredibilitas APBN dan utang juga dinilai oleh lembaga rating dunia yang membandingkan utang dan kualitas kesehatan keuangan negara secara konsisten. Indonesia termasuk dalam kategori investment grade oleh lembaga rating Moodys, Fitch, S&P, RNI dan Japan Credit Rating Agency.

    Dengan peringkat tersebut, menurut Nufransa, adalah SALAH BESAR jika Prabowo mengumbar-umbar bahwa utang negara sudah dalam stadium lanjut. YANG BENAR adalah, kondisi keuangan negara dalam keadaan sehat dan bugar. Seharusnya semua calon presiden menyampaikan informasi yang benar pada rakyat, bukan ucapan menyesatkan dan bahkan bertujuan menakut-nakuti masyarakat.

    Berikut tulisan asli Nufransa di wall facebook miliknya :

    Apa yang disampaikan oleh Calon Presiden Prabowo : "Jangan lagi ada penyebutan Menteri Keuangan (Menkeu), melainkan diganti jadi Menteri Pencetak Utang", sangat menciderai perasaan kami yang bekerja di Kementerian Keuangan

    Kementerian Keuangan adalah sebuah institusi negara yang penamaan, tugas dan fungsinya diatur oleh Undang-Undang. Siapapun tidak sepantasnya melakukan penghinaan atau mengolok-olok nama sebuah institusi negara yang dilindungi oleh Undang-Undang, apalagi seorang Calon Presiden.

    Pengelolaan utang diatur dalam undang-undang dan pengajuannya harus melalui persetujuan DPR, dibahas secara mendalam dan teliti.

    Utang adalah bagian dari pembiayaan yang merupakan bagian dari kebijakan fiskal (APBN). Kebijakan fiskal dan APBN adalah alat untuk menjaga perekonomian dan alat untuk memakmurkan rakyat dan mencapai tujuan bernegara.

    APBN dituangkan dalam UU yang merupakan produk bersama antara pemerintah dan semua partai yang berada di DPR.

    Pelaksanaan UU APBN dilaporkan secara transparan dan diaudit oleh lembaga independen BPK dan dibahas dengan DPR. Semua urusan negara ini ditur oleh Undang-Undang.

    Pengelolaan dan kredibilitas APBN dan utang juga dinilai oleh lembaga rating dunia yang membandingkan utang dan kualitas kesehatan keuangan negara secara konsisten. Indonesia termasuk dalam kategori investment grade oleh lembaga rating Moodys, Fitch, S&P, RNI dan Japan Credit Rating Agency

    Dengan peringkat tersebut adalah SALAH menyatakan utang negara sudah dalam stadium lanjut. YANG BENAR adalah kondisi keuangan negara dalam keadaan sehat dan bugar. Seharusnya semua calon presiden menyampaikan informasi yang benar pada rakyat, bukan ucapan menyesatkan dan bahkan bertujuan menakut-naluri rakyatnya.

    Rakyat membutuhkan kontestasi program yang kredibel, bukan propaganda untuk menciptakan ketakutan dan penyesatan. Itu tugas kenegarawanan para elit dan yang mencalonkan menjadi pemimpin bangsa, yang bertanggung jawab membawa negara dan bangsa Indonesia menjadi negara maju, adil dan makmur, adil dan dihormati serta disegani didunia.

    Utang sudah ada sejak tahun 1946, dimana pemerintah sudah mengeluarkan surat utang negara yang disebut Pinjaman Nasional. Dari masa ke masa, setiap pemerintahan akan menggunakan APBN untuk menyejahterakan rakyat dan menjalankan program pembangunan.

    Kami jajaran di Kementerian Keuangan (BUKAN Kementerian Pencetak Utang), yang mayoritas adalah generasi milenial - bekerja dan bertanggung jawab secara profesional dan selalu menjaga integritas.

    Kami bangga menjalankan tugas negara menjaga dan mengelola APBN dan Keuangan Negara - dari penerimaan, belanja, transfer ke daerah dan pembiayaan termasuk utang, untuk membangun Indonesia menjadi negara yang bermartabat. Jangan hina dan cederai profesi kami.

    Nufransa Wira Sakti
    Kementerian Keuangan RI

     

  • Mulut Prabowo Berulah Lagi, Cemarkan Nama Baik Jajaran Kementerian Keuangan RI

    (762) 359-1259

    Beritahati.com, Jakarta - Baru menjadi calon presiden (capres), Prabowo Subianto sudah banyak sekali melontarkan kata-kata yang menyakiti orang lain, membagikan berita bohong, serta bicara tanpa data yang jelas. Yang terbaru, Prabowo kembali melontarkan bahwa sebutan Menteri Keuangan RI sebaiknya diganti menjadi 'Menteri Pencetak Utang'.

    Sontak apa yang disampaikan Prabowo menyulut simpati, empati, dari seluruh jajaran Kementerian keuangan RI terhadap pimpinan mereka, Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati, sekaligus menyulut rasa tidak suka yang semakin dalam terhadap kata-kata tak bermakna yang kerap keluar dari mulut Prabowo Subianto selama ini.

    "Apa yang disampaikan oleh Calon Presiden Prabowo : "Jangan lagi ada penyebutan Menteri Keuangan (Menkeu), melainkan diganti jadi Menteri Pencetak Utang", sangat menciderai perasaan kami yang bekerja di Kementerian Keuangan," tulis Kepala Humas Kementerian Keuangan RI, Nufransa Wira Sakti melalui akun facebook official miliknya, Minggu (27/1/2019).

    Kementerian Keuangan adalah sebuah institusi negara yang penamaan, tugas dan fungsinya diatur oleh Undang-Undang. Siapapun tidak sepantasnya melakukan penghinaan atau mengolok-olok nama sebuah institusi negara yang dilindungi oleh Undang-Undang, apalagi, menurut Nufransa, dilakukan oleh seseorang yang masih dalam kapasitas calon presiden.

    Pengelolaan utang diatur dalam undang-undang dan pengajuannya harus melalui persetujuan DPR, dibahas secara mendalam, dan teliti. Utang adalah bagian dari pembiayaan yang merupakan bagian dari kebijakan fiskal (APBN). Kebijakan fiskal dan APBN adalah alat untuk menjaga perekonomian dan alat untuk memakmurkan rakyat dan mencapai tujuan bernegara.

    APBN dituangkan dalam UU yang merupakan produk bersama antara pemerintah dan semua partai yang berada di DPR. Pelaksanaan UU APBN dilaporkan secara transparan dan diaudit oleh lembaga independen BPK dan dibahas dengan DPR. Semua urusan negara ini diatur oleh Undang-Undang.

    Pengelolaan dan kredibilitas APBN dan utang juga dinilai oleh lembaga rating dunia yang membandingkan utang dan kualitas kesehatan keuangan negara secara konsisten. Indonesia termasuk dalam kategori investment grade oleh lembaga rating Moodys, Fitch, S&P, RNI dan Japan Credit Rating Agency.

    Dengan peringkat tersebut, menurut Nufransa, adalah SALAH BESAR jika Prabowo mengumbar-umbar bahwa utang negara sudah dalam stadium lanjut. YANG BENAR adalah, kondisi keuangan negara dalam keadaan sehat dan bugar. Seharusnya semua calon presiden menyampaikan informasi yang benar pada rakyat, bukan ucapan menyesatkan dan bahkan bertujuan menakut-nakuti masyarakat.

    Berikut tulisan Nufransa di aku facebook miliknya :

    Apa yang disampaikan oleh Calon Presiden Prabowo : "Jangan lagi ada penyebutan Menteri Keuangan (Menkeu), melainkan diganti jadi Menteri Pencetak Utang", sangat menciderai perasaan kami yang bekerja di Kementerian Keuangan

    Kementerian Keuangan adalah sebuah institusi negara yang penamaan, tugas dan fungsinya diatur oleh Undang-Undang. Siapapun tidak sepantasnya melakukan penghinaan atau mengolok-olok nama sebuah institusi negara yang dilindungi oleh Undang-Undang, apalagi seorang Calon Presiden.

    Pengelolaan utang diatur dalam undang-undang dan pengajuannya harus melalui persetujuan DPR, dibahas secara mendalam dan teliti.

    Utang adalah bagian dari pembiayaan yang merupakan bagian dari kebijakan fiskal (APBN). Kebijakan fiskal dan APBN adalah alat untuk menjaga perekonomian dan alat untuk memakmurkan rakyat dan mencapai tujuan bernegara.

    APBN dituangkan dalam UU yang merupakan produk bersama antara pemerintah dan semua partai yang berada di DPR.

    Pelaksanaan UU APBN dilaporkan secara transparan dan diaudit oleh lembaga independen BPK dan dibahas dengan DPR. Semua urusan negara ini ditur oleh Undang-Undang.

    Pengelolaan dan kredibilitas APBN dan utang juga dinilai oleh lembaga rating dunia yang membandingkan utang dan kualitas kesehatan keuangan negara secara konsisten. Indonesia termasuk dalam kategori investment grade oleh lembaga rating Moodys, Fitch, S&P, RNI dan Japan Credit Rating Agency

    Dengan peringkat tersebut adalah SALAH menyatakan utang negara sudah dalam stadium lanjut. YANG BENAR adalah kondisi keuangan negara dalam keadaan sehat dan bugar. Seharusnya semua calon presiden menyampaikan informasi yang benar pada rakyat, bukan ucapan menyesatkan dan bahkan bertujuan menakut-naluri rakyatnya.

    Rakyat membutuhkan kontestasi program yang kredibel, bukan propaganda untuk menciptakan ketakutan dan penyesatan. Itu tugas kenegarawanan para elit dan yang mencalonkan menjadi pemimpin bangsa, yang bertanggung jawab membawa negara dan bangsa Indonesia menjadi negara maju, adil dan makmur, adil dan dihormati serta disegani didunia.

    Utang sudah ada sejak tahun 1946, dimana pemerintah sudah mengeluarkan surat utang negara yang disebut Pinjaman Nasional. Dari masa ke masa, setiap pemerintahan akan menggunakan APBN untuk menyejahterakan rakyat dan menjalankan program pembangunan.

    Kami jajaran di Kementerian Keuangan (BUKAN Kementerian Pencetak Utang), yang mayoritas adalah generasi milenial - bekerja dan bertanggung jawab secara profesional dan selalu menjaga integritas.

    Kami bangga menjalankan tugas negara menjaga dan mengelola APBN dan Keuangan Negara - dari penerimaan, belanja, transfer ke daerah dan pembiayaan termasuk utang, untuk membangun Indonesia menjadi negara yang bermartabat. Jangan hina dan cederai profesi kami.

    Nufransa Wira Sakti
    Kementerian Keuangan RI

  • Update BNPB : Banjir Sulsel Akibatkan 68 Orang Tewas, 47 Terluka dan Ribuan Warga Jadi Pengungsi

    (864) 405-4518

    Beritahati.com, Jakarta - Penanganan darurat bencana banjir, longsor dan puting beliung yang melanda wilayah Sulawesi Selatan pada 22/1/2019 yang lalu masih terus dilakukan hingga saat ini. Meskipun banjir sudah surut, ribuan warga masih berada di pengungsian karena kondisi rumah rusak dan lingkungan penuh lumpur. Beberapa warga merasa lebih aman di pengungsian karena trauma dengan banjir dan longsor.

    Hingga 27/1/2019, tercatat 188 desa terdampak bencana di 71 kecamatan yang tersebar di 13 kabupaten/kota yaitu Jeneponto, Maros, Gowa, Kota Makassar, Soppeng, Wajo, Barru, Pangkep, Sidrap , Bantaeng, Takalar, Selayar, dan Sinjai.

    "Dampak bencana tercatat 68 orang meninggal, 7 orang hilang, 47 orang luka-luka, dan 6.757 orang mengungsi. Kerusakan fisik meliputi 550 unit rumah rusak (33 unit hanyut, 459 rusak berat, 30 rusak sedang, 23 rusak ringan, 5 tertimbun), 5.198 unit rumah terendam, 16,2 km jalan terdampak, 13.326 hektar sawah terdampak dan 34 jembatan, 2 pasar, 12 unit fasilitas peribadatan, 8 fasilitas pemerintah, dan 65 unit sekolah," terang Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho melalui rilis resminya, Minggu (27/1/2019).

    Daerah yang paling parah mengalami dampak banjir dan longsor adalah Kabupaten Gowa, Kota Makassar, Jeneponto, Marros dan Wajo.

    Rincian dari dampak bencana di 13 kabupaten/kota sebagai berikut:

    1. Gowa tercatat 45 orang meninggal dunia, 3 orang hilang, 46 orang luka-luka, 2.121 orang mengungsi, 10 rumah rusak dimana 5 rusak berat dan 5 tertimbun, 604 rumah terendam, dan 1 jembatan rusak.
    2. Kota Makassar tercatat 1 orang meninggal, 2.942 orang terdampak, 1.000 orang mengungsi, 477 rumah terendam.
    3. Soppeng tercatat 1.672 ha sawah terendam.
    4. Janeponto tercatat 14 orang meninggal, 3 orang hilang, 3.276 orang mengungsi, 470 rumah rusak (438 unit rumah rusak berat, 32 hanyut), 15 jembatan, 1.304 ha sawah terendam, dan 41 sekolah rusak.
    5. Barru meliputi 2 unit pasar, 1 fasilitas pendidikan, 1 fasilitas pemerintahan.
    6. Wajo tercatat 2.705 orang terdampak, 2.421 rumah terendam, 16,2 km jalan, 2.025 Ha sawah terendam, 9 jembatan rusak, 10 fasilitas peribadatan, 21 fasilitas pendidikan, 5 fasilitas pemerintah mengalami kerusakan.
    7. Maros tercatat 4 orang meninggal, 1200 orang terdampak, 251 orang mengungsi, 552 unit rumah terendam, 8.295 ha sawah, 1 fasilitas peribadatan rusak.
    8. Bantaeng tercatat 1 unit rumah rusak sedang.
    9. Sindrap : 1 unit rumah rusak sedang
    10. Pangkep tercatat 1 orang hilan, 28 rumah rusak, 1 fasilitas peribadatan, 1 fasilitas pendidikan rusak.
    11. Takalar tercatat 2 orang meninggal, 1129 rumah terendam
    12. Selayar tercatat: 2 orang meninggal, 109 mengungsi, 53 rumah rusak yairu 15 rusak berat, 28 rusak sedang, 9 rusak ringan dan 1 rumah hanyut, 2 fasilitas pemerintahan, 1 jembatan, 1 fasilitas pendidikan.
    13. Sinjai tercatat 2 rumah rusak akibat puting beliung.

  • Muslimat NU : Membangun Bangsa dan Negara Bukan Dengan Fitnah, Hoax dan Kabar Bohong

    (337) 321-4989

    Beritahati.com, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Agil Siradj menyampaikan bahwa tidak ada surat dalam Alquran yang memiliki nama Arrijal, tetapi An-Nisa. Pahlawan pertama dalam Islam, menurut Ketua Umum PBNU, yakni Sumayyah, yang wafat karena mempertahankan agama.

    “Sikap kita harus moderat, tidak boleh ekstrem,” ujar Said Agil dalam Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Hari Lahir Ke-73 Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) serta Doa untuk Keselamatan Bangsa, di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SU GBK), Jakarta Pusat, Minggu (27/1/2019).

    Ia juga menambahkan agar semua saling menjaga moderasi, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Pancasila sebagai ideologi negara. Jika bisa demikian, inilah Islam yang berkarakter, kata Said Aqil.

    Sementara Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa dari Muslimat NU telah lahir para tokoh yang berintegritas.

    “Muslimat menjadi bagian dari yang mensyukuri nikmat,” ujar Khofifah seraya menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara dengan keragaman.

    Nahdlatul Ulama, lanjut Khofifah, mengajarkan tawasuth atau moderat, adanya perbedaan dapat dikurangi dengan moderasi di antara semua pihak.

    “Kekuatan Muslimat NU dengan kemandiriannya. Kita bangun kemandirian dari tingkat cabang, wilayah dan pusat,” ujarnya.

    Pada kesempatan itu, Khofifah juga mendeklarasikan untuk tidak melakukan penyebaran hoaks, tidak menyampaikan fitnah dan ghibah.

    Khofifah mengajak semua elemen bangsa terutama dari Muslimat NU untuk membangun bangsa dan negara Republik Indonesia dnegan pemikiran positif, bukannya melalui kebohongan dan penyebaran fitnah.

    Dalam kesempatan itu, Muslimat NU juga mendeklarasikan Pernyataan Anti Hoaks, Fitnah dan Ghibah, yang berbunyi:

    Dengan rahmat Allah Yang Mahakuasa, Kamu warga Muslimat NU berikrar:

    1. Menolak hoaks, fitnah, dan ghibah yang dapat memicu perselisihan dan perpecahan bangsa;
    2. Tidak akan menyebarkan dan membuat berita bohong, ujaran kebencian, fitnah, dan ghibah;
    3. Membudayakan menyaring sebelum menyebarkan informasi yang diterima;
    4. Berpikir positif untuk menguatkan ukhuwah dan persatuan bangsa.

    Turut hadir dalam kesematan itu antara Menko Polhukam Wiranto, Menag Lukman Hakim Saifuddin, KSP Moeldoko, Menteri KP Susi Pudjiastuti, Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo, Menpora Imam Nahrawi, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Galeri